Senin, 25 Januari 2010

intruksi ketua


Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB), Izzul Islam kembali mendesak semua fraksi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Lombok Barat untuk menggunakan hak interpelasi.

"Selaku ketua partai berbasiskan Islam mendesak agar para anggota dewan di Lombok Barat menggalang kekuatan bersama dengan partai lain untuk mengajukan hak interpelasi atas kebijakan-kebijakan eksekutif yang terjadi selama ini," kata Izzul Islam yang juga Wakil Bupati Lombok Barat kepada wartawan di kediamannya Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis siang.

Dikatakan, dengan banyaknya suara-suara miring yang berkembang ditengah masyarakat Lombok Barat, dirinya yang memiliki tanggungjawab moral sebagai pimpinan partai tidak bisa diam dan hanya menjadi penonton.

Melalui perpanjangan tangan partainya di fraksi DPRD Lobar mendesak agar dewan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan pemerintah selama ini, sehingga melalui pengajuan hak interpelasi itu semua permasalahan bisa dijelaskan secara transparan.

Sehingga melalui pengajuan hak interpelasi itu, rakyat yang diwakilinya selama ini dapat mengetahui kebenaran berbagai rumor yang berkembang.

Sebagai Wakil Bupati Lombok Barat, dirinya tidak tekait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan proyek-proyek, karena selama ini kebijakan itu ada di tangan Bupati Iskandar.

"Saya memang tidak pernah dilibatkan untuk mengurusi proyek-proyek itu, dan kebetulan saya pun selama ini tidak mau melibatkan diri, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan undang-undang," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa hak interpelasi tersebut dapat berupa kritisi atas kebijakan perumahan 1.000 unit bagi pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintah Kota Lombok Barat.

Juga proses tukar guling terhadap sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama dengan PT. Varindo.

"Pokoknya banyak hal yang bisa disampaikan kepada bupati atas berbagai kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat kecil".

"Ya kita dorong agar fraksi PPP di DPRD Lombok Barat untuk mengajukan hak interpelasi, sehingga di akhir masa jabatan nanti dirinya bisa melakukan pembelaan diri, jangan sampai dinyatakan terlibat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," demikian Waki Bupati Lobar, Izzul Islam.

Minggu, 24 Januari 2010

PPP SUMBAWA BARAT



Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memantapkan diri menjadi salah satu pengusung Paket H Andi Azizi Amin -Dirmawan (Paket AMAN) dengan rekomendasi resmi dari DPP PPP terhadap paket ekonom-birokrat itu.
Dengan demikian, PPP akan bergabung dalam Koalisi Perubahan, koalisi pengusung paket AMAN. “Rekomendasi dari DPC sudah resmi ke Andi Aziz - Dirmawan. Sedangkan persetujuan DPP hari ini sudah terbit,” ujar Sekretaris DPC PPP KSB, M Saleh SE, kepada Gaung NTB kemarin.
Saleh menegaskan, seluruh proses dan mekanisme internal partai sudah dipenuhi sebelum dalam proses penjaringan maupun oleh Andi Azis sebagai bakal calon bupati yang akan diusung. DPC PPP, menurut dia, telah berbuat sesuai dengan juklak-juknis dari DPP tentang mekanisme penjaringan bakal calon, dimana DPC mengusulkan beberapa nama ke DPW yang selanjutnya dikaji dan ditindaklanjuti ke DPP. Kebetulan nama yang muncul di DPW dan DPP adalah Andi Azis. Karena itu, Saleh menegaskan bahwa keputusan itu sah dan harus diamankan oleh seluruh kader maupun pengurus PPP.
“Kalaupun ada pihak lain yang ‘memotong’ langsung ke DPP, itu tidak prosedural. Kami di DPC tentu akan memprotes, karena yang berhak bertanda tangan saat pendaftaran ke KPU nanti adalah pengurus DPC” harus tegasnya.
Keputusan mendukung Paket AMAN merupakan buah dari proses cukup panjang yang dilalui PPP. Sebelumnya partai ‘Ka’bah’ itu sempat menjajaki kemungkinan mengusung Salim Ahmad yang rencananya akan disandingkan dengan H Manimbang Kahariady. Namun karena pembicaraan mentok, tidak capai kesepakatan dengan Salim Ahmad dan Manimbang. PPP juga sempat intens berkomunikasi dengan H Busrah Hasan dan menjajaki kemungkinan mengusung kader sendiri yang ada di KSB. Tetapi lagi-lagi pembicaraan dengan Busrah juga mentok.
“PPP hanya mencoba realistis, meskipun kader sendiri kalau kans untuk menang sedikit, kita tentu harus mencari alternative lain yang peluangnya lebih besar,” beber Saleh tentang alasan batalnya PPP mengusung kader sendiri.
Sementara itu, Koalisi ADHA, Koalisi Pengusung paket KH Zul-Mala Rahman, hingga kemarin masih sibuk mengurus rekomendasi dari sejumlah partai yang bergabung dalam koalisi itu. Informasi yang didapat Gaung NTB, koalisi ADHA bahkan membentuk tim khusus diluar pengurus partai anggota Koalisi ADHA untuk mengurus rekomendasi dari masing-masing partai itu ke Jakarta. Sikap proaktif Koalisi ADHA memang beralasan, karena koalisi ini telah kecolongan dengan hengkangnya PKB dari koalisi dan mengalihkan dukungan ke Paket AMAN.
Ketua Tim Sukses Paket KH Zul-Mala Rahman (Paket Z-M) M Thamzil kepada Gaung NTB kemarin membantah Koalisi Perubahan terancam pecah akibat keluarnya PKB. Ia beralasan, meski rekomendasi DPP PKB terbit untuk Paket AMAN, namun sampai sekarang belum ada surat pengunduran diri resmi PKB dari Koalisi ADHA. Thamzil juga menegaskan kabar mengenai hengkangnya PKB dari Koalisi ADHA tidak memberi pengaruh apapun terhadap koalisi maupun rencana pencalonan paket Z-M.
“Itu berarti sampai sekarang bendera Koalisi ADHA tetap berkibar. Tujuh partai peserta koalisi tetap, belum ada perubahan,” tegasnya.
Soal rekomendasi dari DPP partai-partai peserta koalisi ia menyatakan optimis, H-1 sebelum pendaftaran seluruh rekomendasi sudah dipegang.
“Sejauh ini rekomendasi resmi dari PDIP, Hanura, PKPI dan PKPB sudah sudah ada. Untuk Golkar, H-1 sudah kita pegang,” tandas Thamzil.
Categories : SUMBAWA BARAT

Rabu, 20 Januari 2010


NTB II Sri Rohana Mustiadi Abhar

SdriSri Rohana Mustiadi Abhar menjadi calon legislatif untuk DPRP pada Pemilu 2004. Dia menjadi calon Partai PPP dari Daerah Pemilihan NTB II. Dalam daftar calon partai PPP, Sdri Sri Rohana Mustiadi Abhar menjadi calon nomor 3. Total suara sah PPP pada pemilihan umum untuk DPRP dari NTB II adalah 49.305.PPP menerima Jumlah suara ini merupakan 0 persen dari semua suara sah untuk partainya di daerah pemilihan ini. BPP yang dicapai calon ini adalah 0 Dalam daftar calon partai PPP Sdri Sri Rohana Mustiadi Abhar menjadi calon nomor 3 dari Partai PPP.
Hasil untuk Partai ini membuahkan 1 kursi di daerah pemilihan NTB II. Dengan demikian Sdri Sri Rohana Mustiadi Abhar merupakan salah satu dari beberapa pemenang kursi DPRP yang mempunyai kehormatan untuk mewakili rakyat dari Provinsi NTB II.

No Nama Calon
1. Tgh. Anwar Ma'rif, Lc
2. Dra. Hj.Wartiah
3. Sri Rohana Mustiadi Abhar
4. Tgh.Ahmad Tibrizi
5. Drs. Fikri Hidayatullah
6. Drs. H.Unggara Zain
7. Auni Islahatun Diniati, SH
8. Fauziah
9. Drs. L. M Zakir
Nama Partai PPP
%Suara 11
Bpp 1

NTB II NTB II

Mataram (Suara NTB)
Para bakal Calon Wali Kota Mataram yang berasal dari kalanganindependen mulai melakukan pergerakan untuk menyongsong Pilkada KotaMataram. Agar tidak perlu susah mencari dukungan partai politik, sejakdini mereka sudah mulai mengumpulkan dukungan berupa KTP dari masyarakat.
Demikian disampaikan Sekretaris DPW PPP Kota Mataram, Dra. Hj.Wartiah, M.Pd, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (10/7) lalu. Wartiah mengakui, sejauh ini aktivitas pencalonan di Pilkada Kota Mataram memang belum ramai seperti di daerah lainnya. Di Lombok Tengah misalnya, para kandidat sudah mendeklarasikan kesiapannya untuk maju. Mereka bahkan telah mendapatkan pasangan masing-masing.
Meski terlihat belum ramai, namun Wartiah menilai para calon sesungguhnya telah mulai melakukan persiapan untuk pencalonan mereka. Menurutnya, tokoh yang tertarik untuk tampil di Pilkada Kota Mataram sesungguhnya cukup banyak. Karenanya, ia meyakini pada saatnya nanti Pilkada Kota Mataram akan diramaikan kemunculan mereka yang membidik kursi orang nomor satu di Kota Mataram.
‘’Saya prediksi, nanti akan ramai. Bahkan, saya dengar sudah banyak yang mulai mengumpulkan KTP,’’ imbuh anggota DPRD NTB ini. Sejauh ini, Wartiah mengakui memang belum ada kandidat yang memastikan akan tampil sebagai Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Ia menjelaskan, kondisi ini kemungkinan disebabkan karena para kandidat yang ingin tampil menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan cost alias biaya politik yang lebih besar jika mengumumkan pencalonan mereka diri
lebih awal.
‘’Masing-masing sudah cerdas, kalau muncul lebih dulu, siap-siap harus menghadapi permintaan masyarakat. Itu tentu butuh cost yang lumayan,’’ tandasnya.
Faktor lain yang mendorong para kandidat untuk melakukan aktivitas pencalonan di bawah permukaan adalah pengalaman yang telah dilalui di pilkada – pilkada sebelumya. Mereka, ujar Wartiah, tidak ingin tampil lebih dini karena khawatir manuver mereka akan dilirik para kandidat lainnya. Selain itu, parpol yang memegang peranan penting dalam pencalonan juga tengah disibukkan oleh aktivitas pemenangan di pemilu dan Pilpres.
Wartiah sendiri mengaku belum mengetahui adanya upaya kandidat tertentu untuk mendekati parpolnya demi memperoleh dukungan. Menurut Wartiah, proses awal untuk penentuan dukungan di Pilkada Kota Mataram diserahkan kepada DPC PPP Kota Mataram. ‘’Tapi nanti keputusan akhir tetap akan dilakukan oleh DPW PPP NTB. Itu sesuai mekanisme kita,’’ tandasnya. (aan)


Blogger Templates by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by Ralepi.Com - BMW Motorcycle