intruksi ketua

Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB), Izzul Islam kembali mendesak semua fraksi di DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Lombok Barat untuk menggunakan hak interpelasi.

"Selaku ketua partai berbasiskan Islam mendesak agar para anggota dewan di Lombok Barat menggalang kekuatan bersama dengan partai lain untuk mengajukan hak interpelasi atas kebijakan-kebijakan eksekutif yang terjadi selama ini," kata Izzul Islam yang juga Wakil Bupati Lombok Barat kepada wartawan di kediamannya Sandik, Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis siang.

Dikatakan, dengan banyaknya suara-suara miring yang berkembang ditengah masyarakat Lombok Barat, dirinya yang memiliki tanggungjawab moral sebagai pimpinan partai tidak bisa diam dan hanya menjadi penonton.

Melalui perpanjangan tangan partainya di fraksi DPRD Lobar mendesak agar dewan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan pemerintah selama ini, sehingga melalui pengajuan hak interpelasi itu semua permasalahan bisa dijelaskan secara transparan.

Sehingga melalui pengajuan hak interpelasi itu, rakyat yang diwakilinya selama ini dapat mengetahui kebenaran berbagai rumor yang berkembang.

Sebagai Wakil Bupati Lombok Barat, dirinya tidak tekait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan proyek-proyek, karena selama ini kebijakan itu ada di tangan Bupati Iskandar.

"Saya memang tidak pernah dilibatkan untuk mengurusi proyek-proyek itu, dan kebetulan saya pun selama ini tidak mau melibatkan diri, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan undang-undang," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa hak interpelasi tersebut dapat berupa kritisi atas kebijakan perumahan 1.000 unit bagi pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintah Kota Lombok Barat.

Juga proses tukar guling terhadap sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama dengan PT. Varindo.

"Pokoknya banyak hal yang bisa disampaikan kepada bupati atas berbagai kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat kecil".

"Ya kita dorong agar fraksi PPP di DPRD Lombok Barat untuk mengajukan hak interpelasi, sehingga di akhir masa jabatan nanti dirinya bisa melakukan pembelaan diri, jangan sampai dinyatakan terlibat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum," demikian Waki Bupati Lobar, Izzul Islam.